Merauke, Papua Minta Keseriusan Pemerintah dalam Mengelola Sektor Maritim

Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Merauke, Papua, berkunjung ke Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim)di Jakarta, Selasa (23/8) malam.
Dalam pertemuan tersebut, banyak dibicarakan soal potensi ekonomi di Merauke sebagai daerah perbatasan dalam menghadapi kompetisi perdagangan global, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua meminta Pemerintah Pusat untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sana dengan mengembangkan sektor maritim di wilayah mereka. Hal tersebut berdasar pada potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sedemikian besar.


Frederikus Gebze SE Msi, Bupati Merauke, menyampaikan permintaan itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, di kantor Kemenko Bidang Maritim, Jakarta, Selasa (23/8/2016) malam.

Pertemuan tersebut membicarakan potensi ekonomi di Merauke sebagai daerah perbatasan guna menghadapi kompetisi perdagangan global, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.

“Merauke merupakan salah satu poros maritim nasional yang sangat strategis karena berbatasan dengan Negara tetangga, Papua New Guinea.‎ Sebagai daerah maritim dan agraris, tentu sektor kelautan dan perikanan akan berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat kami," jelas Frederikus saat jumpa pers.

Untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor kelautan dan perikanan diperlukan kebijakan khusus, yang mengakomodasi semua kepentingan dan potensi laut.

"Ekosistem ikan kita harus diperhatikan. Jangan sampai, ‎laut yang luas, tetapi kita tidak dapat menikmati keluasan laut sendiri.‎ Jadi, sebagai bupati, saya berharap pemerintah pusat mau memperhatikan semua pihak terkait. Termasuk perusahaan yang berinvestasi, tanpa terkecuali," papar Frederikus.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Merauke dengan Menko Maritim sepakat memperlakukan semua perusahaan yang ada dan memiliki legalitas akan diijinkan beroperasi. Termasuk perusahaan Dwi Karya yang sudah hadir di laut dan di darat Merauke sejak lama, sehingga hubungan sosial dan ekonomi produktif dengan masyarakat sudah berjalan baik.

"Harapan kami, melalui Ibu Susi (Menteri Kelautan) perusahaan diberikan kesempatan yang baik. Prinsipnya, pertumbuhan ekonomi rakyat kita harus diangkat.‎‎ Saya akui kebijakan Ibu Susi sudah sangat baik," harap Frederikus.

Salah satu poin penting hasil pertemuannya dengan Menko Maritim adalah pemerintah pusat akan membentuk tim khusus untuk melakukan peninjuan di Merauke, dalam waktu dekat. Pemkab Merauke dan Menko Maritim juga menyepakati kebijakan populer yang tidak ego sektoral. Pemerintah ke depan akan lebih serius mengelola kemaritiman nasional sehingga dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Besar harapan kami, peluang ekonomi yang besar di kawasan selatan Papua ini menjadi pertimbangan kebijakan Bapak Menko Maritim dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Indonesia Jaya di bidang kemaritiman," kata Frederikus. (amrul)

Author

Ditulis oleh (Written by) Admin

0 komentar: